Keberatan Layanan Informasi

A. Syarat dan Prosedur Pengajuan
Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
a. Adanya penolakan atas permohonan informasi;
b. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam bagian II. A;
c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
d. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.
Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

B. Registrasi
Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan (Format Formulir Keberatan dalam Lampiran IX).
Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan (Format Register Keberatan dalam Lampiran X) dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

C. Tanggapan Atas Keberatan
Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :
a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut :
Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.
Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbanganyang jelas;
Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja;
Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja;
Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi (Format Surat Tanggapan Atas Keberatan dalam Lampiran XI).
Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

 

Biaya Salinan Informasi

TARIF UNTUK MEMPEROLEH SALINAN INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.


JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Penyerahan turunan/salinan putusan/ penetapan pengadilan Per Lembar Rp. 300,-

Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan Per Berkas Rp.10.000,-

Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan Rp. 0,-

Legalisasi Tanda Tangan Per Putusan Rp.10.000,-

Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan Per Akta Rp. 5.000,-

Biaya pembuatan surat kuasa insidentil Per surat kuasa Rp. 5.000,-

Pengesahan Surat dibawah tangan Per surat Rp. 5.000,-

Uang Leges Per putusan penetapan Rp. 3.000,-

 

Jangka Waktu Pelayanan

Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Informasi

Berdasarkan SK KMA Nomor 026 Tahun 2009


Pengadilan wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.
Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya.
Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi.

 

prosedur memperoleh informasi

Cara Pengajuan Permohonan Informasi ke Pengadilan Agama Purwokerto

A. Secara lisan
Melalui telepon (0281) 636366, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 07.30 s/d 16.00 WIB
Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Purwokerto 

B. Secara tertulis
Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui Fax. (0281) 643289, atau melalui pos ke alamat kantor di Jalan Gerilya No. 7 A Purwokerto atau melalui e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pengajuan permohonan informasi secara tertulis wajib mencantumkan identitas secara lengkap dan benar

Penerimaan Pengajuan Permohonan Informasi oleh Pengadilan Agama Purwokerto

Setiap orang dapat mengajukan permohonan memperoleh informasi yang tidak tersedia dalam situs Pengadilan dengan cara mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Pengadilan.
Petugas informasi dan dokumentasi memberikan tanda terima atas suatu permohonan informasi.
Permohonan meminta fotokopi putusan dan penetapan Pengadilan pada semua tingkat peradilan diajukan kepada Pengadilan Tingkat Pertama.
Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan selambat¬ lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Keterangan tersebut berisi: a) ada atau tidak informasi yang dimohonkan; b) diterima atau ditolak permohonan, baik sebagian atau seluruhnya; c) Penolakan permohonan informasi, baik seluruhnya atau sebagian, harus memuat alasan-alasan. d) Dalam hal permohonan diterima, keterangan tersebut memuat pula biaya yang diperlukan.
Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan dalam hal informasi yang dimohon: a) bervolume besar; atau b) tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang terbuka sehingga petugas informasi clan dokumentasi perlu berkonsultasi dengan penanggungjawab.
Perpanjangan waktu tersebut tidak boleh lebih dari 2 (dua) hari kerja.