STANDARD OPERATING PROCEDURE KESEKRETARIATAN

SOP KESEKRETARIATAN 2018 PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Standard Operating Procedure (SOP) adalah suatu set instruksi (perintah kerja) terperinci dan tertulis yang harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu (detailed, written instructions to achieve uniformity of the performance of a specific function) dengan berpedoman pada tujuan yang harus dicapai. 
Berikut ini adalah SOP Pengadilan Agama Purwokerto pada bagian Kesekretariatan 

A.  SOP Bagian Umum
Terdiri dari :
1. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas
2. SOP Administrasi Persuratan
3. SOP Pengelolaan Arsip
4. SOP Penatausahaan Aset
5. SOP Penatausahaan Persediaan
6. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan
7. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprokotokolan
8. SOP Pemberian Informasi
9. SOP Pengelolaan Perpustakaan

B. SOP Bagian Keuangan
Terdiri dari :
1. SOP Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. SOP Pecairan Anggaran
3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
4. SOP Pertanggungjawaban Anggaran

C. SOP Bagian Kepegawaian
Terdiri dari :
1. SOP Izin Belajar dan Tugas Belajar
2. SOP Kenaikan Gaji Berkala
3. SOP Pelaksanan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi
4. SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara
5. SOP Pemberian Nilai kepada Pegawai
6. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai
7. SOP Pendelegasian Wewenang
8. SOP Pengajuan Cuti Pegawai
9. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai
10. SOP Pengelolaan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
11. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS
12. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat
13. SOP Pengelolaan Kepegawaian
14. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai
15. SOP Pengembangan Pegawai

D. SOP Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan
Terdiri dari :
1. SOP Pengelolaan TI
2. SOP Penyusunan Pelaporan
3. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
4. SOP Penyusunan SAKIP

Untuk Melihat Lebih Detail Keseluruhan SOP, silahkan klik masing-masing SOP diatas.

STANDARD OPERATING PROCEDURE KEPANITERAAN

 SOP KEPANITERAAN 2018 PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Standard Operating Procedure (SOP) adalah suatu set instruksi (perintah kerja) terperinci dan tertulis yang harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu (detailed, written instructions to achieve uniformity of the performance of a specific function) dengan berpedoman pada tujuan yang harus dicapai. 

Berikut ini adalah SOP Pengadilan Agama Purwokerto pada bagian Kepaniteraan :

1. SOP Mekanisme Penerimaan Perkara
2. SOP Prosedur Pembayaran Panjar Biaya Perkara
3. SOP Penetapan Majelis Hakim
4. SOP Penunjukan Panitera Pengganti
5. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
6. SOP Penetapan Hari Sidang

7. SOP Pemanggilan Para Pihak
8. SOP Permohonan Bantuan Pemanggilan/pemberitahuan ke PA Lain
9. SOP Permohonan Bantuan Pemanggilan/Pemberitahuan dari PA Lain
10. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan
11. SOP Pemanggilan Mediasi
12. SOP Pemanggilan Saksi atau Saksi Ahli
13. SOP Pemeriksaan Setempat dari PA Lain
14. SOP Pemeriksaan Setempat ke PA Lain
15. SOP Tegoran Menambah Panjar
16. SOP Tegoran yang Tidak Menambah Panjar
17. SOP Sita
18. SOP Sita Buntut
19. SOP Sita Harta Bersama Tanpa Perkara
20. SOP Prosedur Pemberitahuan Isi Putusan
21. SOP Pengembalian Sisa Panjar
22. SOP Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari PA Lain
23. SOP Pengarsipan
24. SOP Pelaporan
25. SOP Pengaduan

Hak Pelapor & Terlapor

Hak-Hak Pelapor dan Terlapor

Berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 76/KMA/SK/VI/2009 :


Hak Pelapor :
Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas.
Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun.
Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan.
Mendapatkan perlakukan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.


Hak Terlapor :
Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain.
Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya


Hak Institusi Pemeriksa :
Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor dan pihak-pihak lain selain kepda Pejabat yang berwenang mengambil keputusan.
Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penganganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui.