STANDARD OPERATING PROCEDURE KEPANITERAAN

 SOP KEPANITERAAN 2018 PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Standard Operating Procedure (SOP) adalah suatu set instruksi (perintah kerja) terperinci dan tertulis yang harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu (detailed, written instructions to achieve uniformity of the performance of a specific function) dengan berpedoman pada tujuan yang harus dicapai. 

Berikut ini adalah SOP Pengadilan Agama Purwokerto pada bagian Kepaniteraan :

1. SOP Mekanisme Penerimaan Perkara
2. SOP Prosedur Pembayaran Panjar Biaya Perkara
3. SOP Penetapan Majelis Hakim
4. SOP Penunjukan Panitera Pengganti
5. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
6. SOP Penetapan Hari Sidang

7. SOP Pemanggilan Para Pihak
8. SOP Permohonan Bantuan Pemanggilan/pemberitahuan ke PA Lain
9. SOP Permohonan Bantuan Pemanggilan/Pemberitahuan dari PA Lain
10. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan
11. SOP Pemanggilan Mediasi
12. SOP Pemanggilan Saksi atau Saksi Ahli
13. SOP Pemeriksaan Setempat dari PA Lain
14. SOP Pemeriksaan Setempat ke PA Lain
15. SOP Tegoran Menambah Panjar
16. SOP Tegoran yang Tidak Menambah Panjar
17. SOP Sita
18. SOP Sita Buntut
19. SOP Sita Harta Bersama Tanpa Perkara
20. SOP Prosedur Pemberitahuan Isi Putusan
21. SOP Pengembalian Sisa Panjar
22. SOP Prosedur Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari PA Lain
23. SOP Pengarsipan
24. SOP Pelaporan
25. SOP Pengaduan

Hak Pelapor & Terlapor

Hak-Hak Pelapor dan Terlapor

Berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 76/KMA/SK/VI/2009 :


Hak Pelapor :
Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas.
Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun.
Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan.
Mendapatkan perlakukan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.


Hak Terlapor :
Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain.
Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya


Hak Institusi Pemeriksa :
Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor dan pihak-pihak lain selain kepda Pejabat yang berwenang mengambil keputusan.
Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penganganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui.

 

Hak Pemohon Informasi

HAK - HAK PEMOHON INFORMASI

Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Setiap Orang berhak:
melihat dan mengetahui Informasi Publik;
menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.

3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.

selain hak-hak diatas, pemohon informasi juga berhak atas

1. Hak untuk memperoleh pelayanan informasi

2. Hak untuk mengetahui standar dan maklumat pelayanan

3. Hak untuk mengajukan keberatan dan pengaduan atas pelayanan informasi yang yang diberikan

4. Hak untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pengaduan dan keberatan terkait dengan pelayanan informasi