Sejarah Pengadilan

 

SEJARAH PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

 

1.     Seajarah Singkat Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1582 tepatnya pada hari jumát  Kliwon tanggal 06 April 1582 atau tepatnya dengan tanggal 12 Rabi’ul  Awal 990 Hijriyah.Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banyumas Nomor 2 tahun 1990 adapun Tokoh yang mendirikan Kabupaten Banyumas adalah JOKO KAHIMAN yang kemudian menjabat sebagai Adipati Marapat yang riwayat singkatnya diawali dari zaman Pemerintah Konsultan Panjang di Bawah Raja Sulyan  Hadiwijaya.

Kisah awalnya sejak terjadinya peristiwa yang menimpa Adipati Wirasaba VI yang dikarenakan kesalahpahaman dari sultan pada waktu itu, sehingga terjadi musibah pembunuhan di Desa Bener, Kecamatan Lowono,Kabupaten Purworejo (sekarang) sewaktu Adipati Wirasaba dalam perjalanan pulang pasowanan  di Panjang.

 

2.     Dibentuknya Pengadilan Agama Purwokerto

1.     Masa sebelum penjajahan

Kabupaten Banyumas berdiri pada tanggal 06 April 1582 pada masa pemerintahan kerajan panjang yang merupakan kerajaan Islam di Jawa, dan setelah Kerajaan Panjang runtuh maka kabupaten Banyumas berada dibawah kerjaan Mataram.Dalam sejarah Kerjaan mataram terdapat ciri dalam menempatkan bidang agama sebagai bagian pemerintah umum. Jabatan di tingkat Desa disebut dengan Kaum, Amil, Modin/ Kayim, Lebai dan sebagainya yang selalu ada disamping Kepala Desa.Pada Tingkat kecamatan atau Kawedanan selalu ada Penghulu Naib. Pada pemerintahan umum dan seorang Penghulu Kabupaten dibidang agama.Pada tingkat pusat Kerjaan Mataram dijumpai Jabatan Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng. Penghulu Ageng dan Penghulu Kabupaten berfungsi sebagai Hakim pada Majlis Pengadilan Agama yang ada pada waktu itu.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pada masa kerajaan Mataram tersebut  di Kabupaten Banyumas telah ada pula Majlis Pengadilan Agama yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antar umat islam dalam bidang perkara perkara tertentu dan yang bertindak sebagai Hakim adalah Penghulu Kabupaten.

2.     Masa Penjajahan Belanda

Pengadilan Agama yang wilayah yuridiksinya meliputi sebagian wilayah Kabupaten Banyumas, termasuk wilayah di tanah Jawa yang kemudian menjadi daerah jajahan Belanda dengan demikian Pengadilan Agama Purwokerto dengan sendirinya mengikuti pula peraturan-peraturan perundangan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Berdasarkan  Stb.1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882, maka secara resmi Pengadilan Agama di akui sebagai Peradilan yang sah di wilayah jajahan Belanda. Ketika itu pimpinan Pengadilan Agama dijabat oleh seorang Ketua yang dirangkap oleh seorang pejabat Adviseur Bij De Landraad atau yang popular dengan sebutan “ Penghulu Landraad”.

Kemudian berdasaekan stb 1937 Nomor 116 Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama yang sebelumnya meliputi masalah kewarisan dan kebendaan yang berkaitan dengan perkawinan telah dikurangi dan kerwenangan Pengadilan Agama akhirnya terbatas pada hal-hal seperti tersebut di bawah ini :

-        Memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami istri yang beragama islam.

-        Perkara-perkara lain tentang nikah,talak,rukuk dan perceraian antara orang yang beragama islam.

-        Memeriksa dan memutus perceraian dan menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya thalak yang digabungkan sudah ada/memenuhi syarat.

-        Memeriksa dan memutus gugatan nafkah dan mas kawin yang belum dibayar serta hak-hak bekas istri yang diceraikan seperti nafkah dan uang mut’ah.

Disamping penggebirian wewenang Pengadilan Agama tersebut, Pemerintah Hindia Belanda juga menghapus kedudukan Ketua Pengadilan Agama sebagai penasehat Landraad.

3.        Masa Penjajahan Jepang

       Pada jaman penjajahan Jepang Pengadilan Agama tetap dipertahankan berdasarkan Peraturan Peralihan Pasal 3 Undang-undang Bala Tentara Jepang(Qsamu Saire) dari Gunseikanbu dan disebut dengan Sooriyo Hooin. Pada Pengadilan Agama Purwokerto, dan berdasarkan   arsip putusan tersebut dapat diketahui Ketua Pengadilan Agama Purwokerto tahun 1938 s/d 1945, yang dalam putusan Pengadilan Agama disebut sebagai Ketua Sooriyo Hooin Penghoeloe Tihoo Hooin Muhamaddirja. Adapun yang menjadi anggota Majlis Pengadilan Agama pada saat itu adalah :

-        H,Aboemansoer (Badal Pengholoe)

-        R.Abdul Ali (Loerah Khotib)

-        Masjoedi (Guru gama Islam)

 

Pada saat permulaan Indonesia merdeka maka Pengadilan Agama dibawah Kementrian Kehakiman. Baru setelah bediri Kementrian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, naka berdasarkan penetapkan Pemerintah Nomor 5 samapai dengan tanggal 25 Maret 1946 Pengadilan Agama dipindahkan dari Kementerian  kehakiman dan masuk Kementerian Agama.

Sejak Indonesia merdeka, Pengadilan Agama Purwokerto dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama berturut-turut sebagai berikut :

1.     K. Muhaammaddrirja                               tahun 1938-1945

2.     KH.Aboemansoer                                     tahun 1945-1950

3.     K.Ach Bunyamin                                       tahun 1950-1963

4.     KH.Ach Mudtassir                                     tahun 1963-1973

5.     Drs.H.Syamsuhadi Irsyad,SH.                   tahun 1973-1988

6.     Drs.H.M Basiran Yusuf,SH.                        tahun 1988-1997

7.     Drs.H.M Djamhuri Ramadan,SH.              tahun 1997-1998

8.     Drs.H.M Zubaedi,SH.                                tahun 1998-2002

9.     Drs.H.Munasib Zaenuri,SH.                      tahun 2002-2007

10.  Dra.Hj.Siti Muniroh,SH.MSI                      tahun 2007-2009

11.  Drs.Asep Imadudin                                   tahun 2009-2013

12.  Drs.H.Tahrir                                              tahun 2013-2014

13.  Drs.H.Syafi’uddin,SH.MH                          tahun 2014-2015

14.  Drs.Arifin,MH                                            tahun 2015-2016

15.  Drs. Ali Mufid                                            tahun 2016-2017

16.  Drs.H.Tahrir                                              tahun 2017 sampai sekarang

 

4.        Masa berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

        Setelah berlakunya secara efektif Undang-undang Nomo 1  Tahun 1974 tentang perkawinan sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka tugas-tugas Pengadilan Agama semakin besar, karena perkara yang dijatuhkan oleh suami (cerai talak) yang selama ini tidak harus dilakukan dimuka sudang Pengadilan Agama harus dilakukan di Pengadilan Agama. Demikian pula perkara ijin poligami,dispensasi kawin, ijin kawin dan gugatan cerai dari istri. Adapun perkara lain yang menyangkut yang belum diatur dalam PP Nomor 9 tahun 1975 tetap belum menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan berlaku efektif undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut maka jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Purwokerto menjadi meningkat secara drastis.