Tugas dan Fungsi

Berdasarkanpasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima,memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang, Perkawinan, Waris,Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Ekonomi Syari’ah

  

 

1. 

Fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 );

 

 

2.

Fungsi Pembinaan dan Pengawasan serta fungsi Administratif yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk serta melaksanakan pengawasan kepada segenap jajarannya baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan Tugas pokok Tekhnis Peradilan dan Administrasi Peradilan.

 

3.

Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989)

 

4.

Fungsi kemasyarakatan , yaitu Pengadilan Agama berkewajiban memberikan kepastian kebenaran (isbat) kesaksian rukyah hilal awal bulan tahun Hijriyah

( vide pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006)

 Empat tugas pokok dan fungsi pengadilan Agama tersebut dibagi habis berdasarkan tugas dan tanggung jawab sesuai struktur organisasi Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA

 

 

Video Pembangunan Zona Integritas 

   

Video Profil Pengadilan Agama Purwokerto

  

 

  

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwokerto Selanjutnya