KETUA MA MELANTIK 29 KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., melantik 29 (dua puluh sembilan) Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia di Gedung Kusumah Atmadja lantai 14 Gedung Mahkamah Agung (24/1). Kedua puluh sembilan Ketua Pengadilan Tingkat Banding itu terdiri atas 12 (dua belas) Ketua Pengadilan Tinggi, 14 (empat belas) Ketua Pengadilan Tinggi Agama, 1 (satu) Kepala Pengadilan Militer Tinggi dan 2 (dua) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pelantikan ini berdasarkan 5 (lima) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, yaitu: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 137/KMA/SK/VIII/2018 Tanggal 9 Agustus 2018, 193/KMA/SK/IX/2018 Tanggal 28 September 2018, 251A/KMA/SK/XI/2018 Tanggal 28 November 2018, 258/KMA/SK/XII/2018 Tanggal 6 Desember 2018, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamaha Agung Nomor 270/KMA/SK/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018.   

Pada acara pelantikan yang dihadiri oleh jajaran Pimpinan Mahkamah Agung, Para hakim agung, dan para pejabat lainnya ini, Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya mengatakan bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung harus memastikan implementasi fungsi pengawasan dan pembinaan sebagai atasan langsung terhadap bawahannya. Dalam kesempatan tersebut Hatta Ali juga menekankan agar para hakim bisa menjaga ucapan dan tingkah lakunya agar tidak merusak citra hakim dan Mahkamah Agung. ”Hindari perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan martabat dan wibawa hakim.”  Tekan Hatta Ali.

Hatta Ali juga berpesan kepada para istri yang hadir dalam acara pelantikan ini agar bisa menemani para suami di manapun mereka ditugaskan. Selain itu Hatta juga berpesan agar para istri bisa memberikan perhatian penuh kepada pasangan dan mengontrol gaya hidup para mereka terutama terkait kesehatan. Hatta Ali mengatakan bahwa untuk mendorong semangat para suami, para istri harus menjadi pendamping yang senantiasa menyemangati suami. “Hindari menuntut di luar kekuatan suami, sebab hal tersebut akan menjerumuskan suami untuk melakukan hal-hal yang tidak baik.” Tekan Hatta.

Dalam akhir sambutannya Hatta Ali mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik, “Semoga Allah melindungi kita semua dalam menjalani tugas ini sebaik-baiknya”. Harap Hatta.

Berikut adalah nama-nama yang dilantik:

Pengadilan Tinggi:

1. Kornel Sianturi yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
2. Nardiman yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
3. Mochammad Hatta yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
4. Mohammad Idroes yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.
5. Sri Sutatiek yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Banten dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Semarang.
6. Haryanto yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banten.
7. Suripto yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
8. Amiryat yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Mataram dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak.
9. Kresna Menon yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Mataram.
10. Soedarmadji yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.
11. Sutoyo yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda.
12. Mochammad Djoko yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palu.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama:

1. Iskandar Paputungan yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
2. Zein Ahsan yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.
3. Muhammad Shaleh yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.
4. Sarif Usman yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
5. Shofrowi yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.
6. Busra yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang.
7. Bahrussam Yunus yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
8. Taufiq yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
9. Syarif Mappiasse yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan.
10. Endang Ali Mas’um yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
11. Nurdin Juddah sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
12. Sukiman sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
13. A. Choiri sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
14. Busri Harun sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo  dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Pengadilan Militer Tinggi:

1. Trias Komara sebelumnya Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dilantik sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara:

1. Istiwibowo sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
2. Sulistyo sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.